Public acceptance is often seen as a key reason why water-recycling technology is rejected. A common assumption is that projects fail because the general public is unable to comprehend specialist information about risk and the belief that if the public were better informed, they would accept change more readily. This article suggests that rhetoric about acceptance is counterproductive in progressing sustainability as it does not address issues relating to institutional arrangements and reinforces a dichotomy between expert and lay groups. Instead, (...) it is argued that institutional change is needed to build opportunities for constructive public engagement. The failure to implement sustainable water use through recycling can be understood as the result of several factors including present cost structures for water, institutional conservatism, administrative fragmentation, and inadequate involvement of communities in planning. Achieving sustainable water use through recycling may require better coordination between agencies and integrated government policies. (shrink)

Getting everything you want out of life isn't about doing more. It's about becoming more. Hal Elrod and The Miracle Morning have helped millions of people become the person they need to be to create the life they've always wanted. Now, it's your turn.

We study the problem of the approach to equilibrium in a macroscopic quantum system in an abstract setting. We prove that, for a typical choice of “nonequilibrium subspace”, any initial state (from the energy shell) thermalizes, and in fact does so very quickly, on the order of the Boltzmann time τ B := h/(k B T ). This apparently unrealistic, but mathematically rigorous, conclusion has the important physical implication that the moderately slow decay observed in reality is not typical in (...) the present setting. (shrink)

Five percent of all human tumors are found in the head and neck region with an increasing rate. Head and neck tumors are not only a significant problem because of the large number of people affected. The functional and cosmetic disadvantages and stigmas related to the therapy influence the medical recommendations for each individual patient.

Muhammed Kâsım Nânotevî başkanlığında kurulan Diyobendîlerin ta-savvuf ile irtibatını konu edinen bu çalışmanın temel amacı, Hint alt kıtasının dinî yaşantısında etkin olan Diyobendîlerin tasavvufa olan yaklaşımlarını analiz etmektir. Çalışmada öncelikle Diyobend’in kuruluşu, İngilizlere karşı mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile temasları ve daha sonra Diyobendîlerin tasavvuf anlayışına dâir bilgilere yer verilmiştir. Onların tasavvuf ile ilişkileri araştırılırken literatür açısından Diyobendîler ile ilgili temel kaynaklara bakılmıştır. Bu kaynaklar geniş bir incelemeye tabi tutularak onların tasavvufa bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar kısaca şöyle (...) özetlenebilir: Sünnî olan Diyobendîler tasavvufu şerîatın bir parçası olarak görmektedirler. Onlar, mânevî hastalıklardan korunmak için tasavvufa sarılmaya, mürşidlerin sünnete ittibasına ve bid’atlardan uzak durmaya önem vermiş, ayrıca nübüvvetin velâyetten üstün olduğunu, kerâmetin hak olduğunu ve vahdet-i vücûdun tasavvufun esaslarından biri olmayıp bunun bir hâl olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim müfredatlarında tasavvuf klasiklerinin yanı sıra kendi mürşidlerinin yazdığı eserleri de okutan Diyobendîlerin tasavvufun birçok konusunda söz sahibi oldukları tespit edilmiştir. (shrink)

Distributional models of semantics learn word meanings from contextual co‐occurrence patterns across a large sample of natural language. Early models, such as LSA and HAL (Landauer & Dumais, 1997; Lund & Burgess, 1996), counted co‐occurrence events; later models, such as BEAGLE (Jones & Mewhort, 2007), replaced counting co‐occurrences with vector accumulation. All of these models learned from positive information only: Words that occur together within a context become related to each other. A recent class of distributional models, referred to as (...) neural embedding models, are based on a prediction process embedded in the functioning of a neural network: Such models predict words that should surround a target word in a given context (e.g., word2vec; Mikolov, Sutskever, Chen, Corrado, & Dean, 2013). An error signal derived from the prediction is used to update each word's representation via backpropagation. However, another key difference in predictive models is their use of negative information in addition to positive information to develop a semantic representation. The models use negative examples to predict words that should not surround a word in a given context. As before, an error signal derived from the prediction prompts an update of the word's representation, a procedure referred to as negative sampling. Standard uses of word2vec recommend a greater or equal ratio of negative to positive sampling. The use of negative information in developing a representation of semantic information is often thought to be intimately associated with word2vec's prediction process. We assess the role of negative information in developing a semantic representation and show that its power does not reflect the use of a prediction mechanism. Finally, we show how negative information can be efficiently integrated into classic count‐based semantic models using parameter‐free analytical transformations. (shrink)

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan bukunya. (...) Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

For the past thirty years, Hal Foster has pushed the boundaries of cultural criticism, establishing a vantage point from which the seemingly disparate agendas of artists, patrons, and critics have a telling coherence. In The Anti-Aesthetic, preeminent critics such as Jean Baudrillard, Rosalind Krauss, Fredric Jameson, and Edward Said consider the full range of postmodern cultural production, from the writing of John Cage, to Cindy Sherman's film stills, to Barbara Kruger's collages. With a redesigned cover and a new afterword that (...) situates the book in relation to contemporary criticism, The Anti-Aesthetic provides a strong introduction for newcomers and a point of reference for those already engaged in discussions of postmodern art, culture, and criticism. Includes a new afterword by Hal Foster and 12 black and white photographs. (shrink)

In all the arts a war is being waged between modernists and postmodernists. Radicals have tended to side with the modernists against the forces of conservatism. Postmodern Culture is a break with this tendency. Its contributors propose a postmodernism of resistance - an aesthetic that rejects hierarchy and celebrates diversity. Ranging from architecture, sculpture and painting to music, photography and film, this collection is now recognised as a seminal text on the postmodernism debate.The essays are by Hal Foster, Jürgen Habermas, (...) Kenneth Frampton, Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Craig Owens, Gregory L. Ulmer, Fredric Jameson, Jean Baudrillard, and Edward W. Said. (shrink)

The human loss of the sense of sacred has been driven by a mechanization of the world that privileges the mundane and the material. Yet the earliest surviving history of the human mind reveals a widespread, embodied human faculty for perception of the cosmos and an intimate human relation to the cosmos. This history hints of an origin story that may be partly recovered by sacred relics of human prehistory.

This article introduces definitions for direct, means-end, oblique (or indirect) and ulterior intent which can be used to test for intent in an algorithmic actor. These definitions of intent are informed by legal theory from common law jurisdictions. Certain crimes exist where the harm caused is dependent on the reason it was done so. Here the actus reus or performative element of the crime is dependent on the mental state or mens rea of the actor. The ability to prosecute these (...) crimes is dependent on the ability to identify and diagnose intentional states in the accused. A certain class of auto didactic algorithmic actor can be given broad objectives without being told how to meet them. Without a definition of intent, they cannot be told not to engage in certain law breaking behaviour nor can they ever be identified as having done it. This ambiguity is neither positive for the owner of the algorithm or for society. The problem exists over and above more familiar debates concerning the eligibility of algorithms for culpability judgements that mens rea is usually associated with. Aside from inchoate offences, many economic crimes with elements of fraud or deceit fall into this category of crime. Algorithms operate in areas where these crimes could be plausibly undertaken depending on whether the intent existed in the algorithm or not. (shrink)

The flaws in social psychological research pointed out by Cesario have societal costs. These include ignoring crucial base rates thereby degrading the effectiveness of policy decisions, generalizing the conclusions derived from experiments on non-professionals thereby distorting the public's view of professional law enforcement personnel, questionable accusations of racism, and mis-attributions of the causes of racial differences in behavior.

According to a simple form of consequentialism, we should base decision on our judgments about their consequences for achieving out goals. Our goals give us reason to endorse consequentialism as a standard of decision making. Alternative standards invariably lead to consequences that are less good in this sense. Yet some people knowingly follow decision rules that violate consequentialism. For example, they prefer harmful omissions to less harmful acts, they favor the status quo over alternatives they would otherwise judge to be (...) better, they provide third-party compensation on the basis of the cause of an injury rather than the benefit from the compensation, they ignore deterrent effects in decisions about punishment, and they resist coercive reforms they judge to be beneficial. I suggest that nonconsequentialist principles arise from overgeneralizing rules that are consistent with consequentialism in a limited set of cases. Commitment to such rules is detached from their original purposes. The existence of such nonconsequentialist decision biases has implications for philosophical and experimental methodology, the relation between psychology and public policy, and education. (shrink)

Why do societies collapse? We use an individual-based evolutionary model to show that, in environmental conditions dominated by low-frequency variation (“red noise”), extirpation may be an outcome of the evolution of cultural capacity. Previous analytical models predicted an equilibrium between individual learners and social learners, or a contingent strategy in which individuals learn socially or individually depending on the circumstances. However, in red noise environments, whose main signature is that variation is concentrated in relatively large, relatively rare excursions, individual learning (...) may be selected from the population. If the social learning system comes to lack sufficient individual learning or cognitively costly adaptive biases, behavior ceases tracking environmental variation. Then, when the environment does change, fitness declines and the population may collapse or even be extirpated. The modeled scenario broadly fits some human population collapses and might also explain nonhuman extirpations. Varying model parameters showed that the fixation of social learning is less likely when individual learning is less costly, when the environment is less red or more variable, with larger population sizes, and when learning is not conformist or is from parents rather than from the general population. Once social learning is fixed, extirpation is likely except when social learning is biased towards successful models. Thus, the risk of population collapse may be reduced by promoting individual learning and innovation over cultural conformity, or by preferential selection of relatively fit individuals as models for social learning. © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved. (shrink)

In this article, I explore what it means to “serve somebody,” drawing from my own experience as a full-time chaplain. Chaplains must serve many different parties, but are ultimately called to care for their patients via a covenental relationship of care.

This essay is a review of Ronald Dworkin's recent essay on equality of resources. Many of the ideas discussed by Dworkin have also been examined by economists with, I believe, considerable insight. Unfortunately, economists tend to write for economists, not for philosophers, and their insights are seldom communicated properly to noneconomists. Of course, the same criticism can be levied on philosophers! But perhaps legal theorists are less subject to this criticism. One of the great contributions of Dworkin is that he (...) is very readable; and the quality of his exposition makes these ideas accessible to a wide audience of philosophers, lawyers, and social scientists in general. (shrink)

The ancient Greeks hard‑wired a tragic sensibility into their culture. By looking disaster squarely in the face, by understanding just how badly things could spiral out of control, they sought to create a communal sense of responsibility and courage—to spur citizens and their leaders to take the difficult actions necessary to avert such a fate. Today, after more than seventy years of great‑power peace and a quarter‑century of unrivaled global leadership, Americans have lost their sense of tragedy. They have forgotten (...) that the descent into violence and war has been all too common throughout human history. This amnesia has become most pronounced just as Americans and the global order they created are coming under graver threat than at any time in decades. In a forceful argument that brims with historical sensibility and policy insights, two distinguished historians argue that a tragic sensibility is necessary if America and its allies are to address the dangers that menace the international order today. Tragedy may be commonplace, Brands and Edel argue, but it is not inevitable—so long as we regain an appreciation of the world’s tragic nature before it is too late. (shrink)

_An eloquent call to draw on the lessons of the past to address current threats to international order_ The ancient Greeks hard‑wired a tragic sensibility into their culture. By looking disaster squarely in the face, by understanding just how badly things could spiral out of control, they sought to create a communal sense of responsibility and courage—to spur citizens and their leaders to take the difficult actions necessary to avert such a fate. Today, after more than seventy years of great‑power (...) peace and a quarter‑century of unrivaled global leadership, Americans have lost their sense of tragedy. They have forgotten that the descent into violence and war has been all too common throughout human history. This amnesia has become most pronounced just as Americans and the global order they created are coming under graver threat than at any time in decades. In a forceful argument that brims with historical sensibility and policy insights, two distinguished historians argue that a tragic sensibility is necessary if America and its allies are to address the dangers that menace the international order today. Tragedy may be commonplace, Brands and Edel argue, but it is not inevitable—so long as we regain an appreciation of the world’s tragic nature before it is too late. (shrink)

Social insects show us very little about the evolution of complex human society. As more relevant literature demonstrates, ultrasociality is a cause rather than an effect of human social evolution.

An anthropological view of the publishing industry sees it as a culture with its own assumptions and patterns, in which publishing companies are macro-communities associated with micro-communities of readers. Anthropology sees ‘digital culture’ in a comparable way. Awareness of the cultural characteristics of publishing as a culture and of digital culture can turn their differences into synergies that benefit both. Examples from anthropological research and from publishing show that some processes are comparable. One is the process in which material value (...) is transformed into cultural value, with the benefit of increasing the cohesion of a community. Another occurs when communities interlink their cultural processes in cultural–commercial ecosystems, to mutual benefit. Anthropological insights suggest how strategies, at project level and at the level of international cooperation, can bridge the cultural divide between traditional publishing values and digital opportunities and so help businesses survive and succeed in times of change. (shrink)

There is a presumption in some circles that the identification of an externality or a public good presents a prima facie case for government intervention. Tyler Cowen has assembled a group of articles that challenge this view by arguing that the market, broadly construed, can handle many problems of public goods and externalities that are normally considered the province of the state. Although these articles present a stimulating perspective on problems of externalities and public goods, several of the essays overstate (...) their case and misrepresent the standard theory of public goods and externalities. (shrink)